KATALOG BUKU KAMPUS JURUSAN HUKUM

REKOMENDASI DAN KATALOG BUKU JURUSAN/PRODI HUKUM UNTUK PERGURUAN TINGGI

Jurusan Hukum adalah program studi di perguruan tinggi yang mempelajari tentang sistem hukum, aturan-aturan yang mengatur masyarakat, serta bagaimana hukum diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam jurusan ini, mahasiswa akan mempelajari berbagai cabang hukum, seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum bisnis, dan lain-lain.

Tujuan utama dari jurusan hukum adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip hukum, serta keterampilan untuk menganalisis dan memecahkan masalah hukum yang muncul di masyarakat. Selain itu, jurusan ini juga mempersiapkan mahasiswa untuk berkarir sebagai pengacara, hakim, notaris, jaksa, atau posisi lain yang berhubungan dengan hukum. 

Secara umum, mahasiswa hukum akan mempelajari hal-hal seperti:

1. Teori Hukum: Prinsip dasar hukum dan bagaimana hukum dibentuk.

2. Hukum Positif: Hukum yang berlaku di negara tertentu, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan lainnya.

3. Prosedur Hukum: Proses peradilan dan pelaksanaan hukum di pengadilan.

4. Etika Profesi Hukum: Standar perilaku yang harus diikuti oleh para profesional hukum.

Setelah menyelesaikan pendidikan di jurusan hukum, lulusan dapat memilih berbagai jalur karir, termasuk menjadi pengacara, notaris, atau bahkan bekerja di lembaga pemerintah, lembaga internasional, dan sektor bisnis.

Berikut daftar judul buku untuk Jurusan atau Prodi Hukum di Perguruan Tinggi:

  1. “6 Telaah Hukum” dalam Perspektif Filsafat Hukum
  2. 20 Buku Hubungan Internasional Paling Berpengaruh
  3. 50 Years Of Amity And Enmity: The Politics Of Asean Cooperation
  4. Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
  5. Afrika; Masalah Ekonomi Sosial yang Dihadapinya
  6. Agama dalam Konstitusi RI
  7. Akses Ilegal Dalam Perspektif Hukum Pidana
  8. Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit dalam perjanjian Kredit Bank
  9. Akuntabilitas Organisasi Publik Konseptual dan Praktik
  10. Al-Syiqaq dalam Putusan Perkawinan di Pengadilan Agama Tanah Luwu
  11. Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan
  12. Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase
  13. Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase
  14. Alternative Dispute Resolution
  15. Amandemen Standar Nasional Pendidikan
  16. Amandemen UU Bank Indonesia 2004
  17. Amandemen UU Cukai
  18. Amandemen UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU RI No. 19. Tahun 2016)
  19. Amandemen UU KPK (UU RI No.19 Tahun 2019)
  20. Amandemen UU Mahkamah Agung 2009
  21. Amandemen UU Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Mewah 2009
  22. Amandemen UU PEMDA (UU RI No. 9 Tahun 2015)
  23. Amandemen UU Perdagangan Berjangka Komoditi
  24. Amandemen UU Perlindungan Anak (UU RI No. 35 Tahun 2014)
  25. Amandemen UU Perlindungan Saksi dan Korban (UU RI No. 31 Tahun 2014) 
  26. Amandemen UU PILKADA Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU RI No. 10 Tahun 2016)
  27. Amandemen UU PTUN 2009
  28. Amerika di Timur Tengah 
  29. AMPUTASI HUKUM SUATU UPAYA PARA BIROKRAT PEMBANGUNAN (Dilengkapi dengan Perhitungan Kesejahteraan Normatif Suatu Tipe Analisis Kualitas Kesejahteraan Buruh serta Desertasinya)
  30. An Introduction to Indonesian Law
  31. Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam, Hukum Keluarga Islam, dan Hukum
  32. Analisis Kebijakan Luar Negeri Indonesia Sebagai Kebijakan Publik
  33. Analisis Kebijakan Luar Negeri Indonesia; Kerangka Teori, Model dan Studi Kasus
  34. Analisis Problema dan Solusi Penegakan Hukum
  35. Aneka Masalah Hukum Adat dalam Pembangunan
  36. Angkutan Laut Tinjauan Yuridis dan Manajerial
  37. Anomali Korupsi; Napak Tilas Kesejarahan
  38. Antaradhin Dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer Dan Implikasinya Terhadap Pemindahan Hak Kepemilikan
  39. ANTOLOGI HUKUM INTERNASIONAL KONTEMPORER
  40. ANTROPOLOGI HUKUM, Sebuah Teori Komparatif
  41. Apa Yang Harus Ditanyakan Kepada Ahli Digital Forensics ? (Panduan Bagi Praktisi Hukum)
  42. Aparatur Sipil Negara dan Pemilu Perspektif Demokrasi di Indonesia
  43. Arah Pendidikan Tinggi Hukum
  44. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan
  45. Arbitrase Komersial Internasional: Penerapan Klausul dalam Putusan Pengadilan Negeri
  46. Argumentasi Hukum
  47. Asas Hukum Pidana Islam sebagai Dasar Pembentukan Hukum Pidana Indonesia
  48. Asas Keadilan Kemamfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim
  49. ASAS LEGALITAS & PEN.HUKUM##
  50. Asas-Asas Hukum Adat dan Murddha Hukum Adat Bali
  51. Asas-Asas Hukum Agraria
  52. Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa
  53. Asas-Teori-Praktik: Hukum Pidana
  54. ASN ??!! Netralitas ASN dalam Pemilu
  55. Aspek Disparitas Pemidanaan dalam Kasus Pembunuhan
  56. ASPEK HUKUM & REALITAS BISNIS PERSHN. GRUP DI IND.##
  57. Aspek Hukum atas Senjata Api Bela Diri
  58. Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online
  59. Aspek Hukum dalam Bisnis
  60. Aspek Hukum dalam Ekonomi
  61. Aspek Hukum dan Administrasi Proyek
  62. Aspek Hukum Inklusi Keuangan UMKM Melalui Crowdfunding
  63. Aspek Hukum Jasa Konstruksi
  64. Aspek Hukum Kepabeanan
  65. Aspek Hukum Keperawatan
  66. Aspek Hukum Obligasi & Sukuk
  67. Aspek Hukum Pasar Modal
  68. Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya (Edisi Kedua)
  69. Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik
  70. Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia
  71. Aspek Hukum Perdata di Indonesia
  72. Aspek Hukum Startup
  73. Aspek Hukum Transaksi Bisnis Internasional
  74. Aspek Legal Pendirian Praktik Mandiri Bidan
  75. Aspek nasional dan Internasional Pemanfaatan Surplus Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
  76. Aspek Ontologi, Nilai Etika dan Logika dalam Hukum
  77. Auditor dalam Perkara Korupsi di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan
  78. AZAS NEGARA HUKUM,PERATURAN KEBIJAKAN,ASAS UMUM PEMERINTAH#
  79. AZAS-AZAS ILMU NEGARA
  80. Bank Soal Latihan & Strategi Ujian Profesi Advokat (UPA) Terlengkap
  81. Batu Bara dan Ancaman Korupsi
  82. Belajar Memahami Contract Drafting
  83. Benturan dan Konsep Yuridis Pengaturan Sumber Daya Laut Pesisir Berbasis Kepulauan di Laut Maluku
  84. Berantas Korupsi Reformasi
  85. Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi
  86. Budaya Hukum Birokrasi Pelayanan Publik Di Indonesia
  87. Budaya Hukum, Bisnis Batik, dan Hak Cipta: Dalam Rangka Pendaftaran Hak Cipta Motif Batik Cirebon Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus di Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon)
  88. Budaya Strategis Amerika Serikat: Studi Kasus Kebijakan Invasi ke Irak (2003)
  89. Bukti Elektronik Dalam Praktek Peradilan 
  90. Buku Ajar Dinamika Kawasan Asia Tenggara
  91. Buku Ajar Etik Legal Dalam Praktik Kebidanan Dan Hukum Kesehatan
  92. Buku Ajar Filsafat Hukum
  93. Buku Ajar Hak Atas Kekayaan Intelektual
  94. Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual
  95. Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
  96. Buku Ajar Hukum Dagang
  97. Buku Ajar Hukum Diplomatik
  98. Buku Ajar Hukum Islam Edisi Revisi
  99. Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan
  100. Buku Ajar Hukum Perdata
  101. Buku Ajar Hukum Perdata Internasional
  102. Buku Ajar Hukum Perjanjian
  103. Buku Ajar Hukum Perkawinan dan Waris
  104. Buku Ajar Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia
  105. Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen
  106. Buku Ajar Hukum Pertambangan
  107. Buku Ajar Kejahatan Transnasional
  108. Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan
  109. Buku Ajar Pengantar Filsafat Hukum
  110. Buku Ajar Pengantar Hukum Pengungsi Internasional, (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, dan Pengungsi dalam Negeri)
  111. Buku Kajian Hukum Tata Negara Tentang Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Menegakan Hukum dan Konstitusi Negara
  112. Buku Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( KDRT ) & Hak Asasi Manusia (HAM) ( Sebuah Kajian Yuridis)
  113. Buku Panduan untuk Memahami dan Mencegah Tindak Pidana Korupsi dan Gratifikasi
  114. BUMN Persero
  115. Bunga Bank dalam Perdebatan Ulama
  116. BUNGA RAMPAI  HUKUM PERIKATAN DAN JAMINAN 
  117. Bunga Rampai Hukum dan Filsafat di Indonesia Sebuah Catatan Pemikiran
  118. Bunga Rampai Hukum Dan Filsafat Indonesia
  119. Bunga Rampai Hukum Lingkungan
  120. Bunga Rampai Hukum Lingkungan Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia
  121. Bunga Rampai POTRET BENCANA  dari PERSPEKTIF HUKUM, SOSIAL, DAN BUDAYA 
  122. Bunga Rampai: Pencegahan dan Penegakan Hukum Atas Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
  123. Catatan Kritis Kebijakan Politik Hukum Indonesia dalam Keadaan Darurat
  124. Catatan Kritis Omnibus Law UU Cipta Kerja dalam Sudut Pandang Hukum Administrasi Pemerintahan
  125. Conctitutional Question: Kewenangan Yang Terlupakan & Gagasan utk Melembagakan di MK
  126. Corporate Social Responsibility
  127. Covid-19 dalam Bingkai Kisah
  128. Cybercrime: Menyelisik Penegakan Hukum dan Penanggulangannya
  129. Daerah Istimewa Yogyakarta ; dalam perdebatan konstitusi dan perundang-undangan di Indonesia
  130. Dari Menyoal Boikot Bayar Pajak, Hingga Peradaban Antikorupsi Sebuah Kumpulan Catatan Pemikiran
  131. Darurat Kejahatan Seksual
  132. Dasar - Dasar Hukum Normatif : Perinsip-prinsip Teoretis Untuk Mewujudkan Keadilandalam Hukum & Politik
  133. Dasar-Dasar Aspek Putusan Batal Demi Hukum
  134. DASAR-DASAR HUKUM ACARA PIDANA
  135. Dasar-Dasar Hukum Bisnis 
  136. Dasar-Dasar Hukum Pidana
  137. Dasar-Dasar Hukum Pidana
  138. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia
  139. Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia 
  140. DASAR-DASAR ILMU HUKUM
  141. Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara
  142. Dasar-Dasar Ilmu Hukum Edisi Revisi
  143. DASAR-DASAR KRIMINOLOGI
  144. Dasar-Dasar Pengaturan Skor dalam Sepak Bola “Posisi Hukum Pidana terhadap Statuta FIFA”
  145. Dasar-dasar Pengetahuan Ilmu Hukum
  146. Dasar-Dasar Penologi & Pemasyarakatan (Telaah Pembaruan Sistem Pembinaan Narapidana Korupsi)
  147. Dasar-dasar Penyidikan Lingkungan
  148. Dasar-Dasar Perundang-Undangan di Indonesia
  149. DASAR-DASAR PROFESI ADVOKAT#
  150. Dayak Ngaju & Kritik Hukum Agraria Di Indonesia
  151. DEKONSTRUKSI ASAS LEGALITAS HUKUM Pidana 
  152. Dekonstruksi Pemahaman Pancasila: Menggali Jati Diri Hukum Indonesia
  153. Delik-Delik Khusus: Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi
  154. Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara
  155. Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan Edisi 2
  156. Delik-Delik Korupsi
  157. Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP Edisi Kedua
  158. Delik-delik yang Berada di Luar KUHP
  159. Democratic Constitutionalism
  160. Demokrasi Lingkungan Hidup
  161. Desain Sistem Pemerintahan Antikorupsi
  162. Desentralisasi Asimetris dalam NKRI, kajian terhadap daerah istimewa, daerah khusus dan otonomi khusus
  163. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sebagai Lembaga Pembentuk Hukum Daerah (Metode dan Teknik Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Peraturan Daerah)
  164. Di Balik Gratifikasi Pelayanan Kesehatan
  165. Dialektika Hukum Lingkungan
  166. Dialektika Omnibus Law dalam Perspektif Hukum Ekonomi
  167. Dimensi Hak Kesejahteraan Sosial dalam Peraturan Daerah (Hakikat, Konsep dan Teknik)
  168. Dimensi Hukum Pengadaan Barang/Jasa
  169. Dinamika Hukum Bisnis Indonesia di Era Digitalisasi
  170. Dinamika Hukum Dan Ham Di indonesia Problematika dan tantangan di berbagai sektor kehidupan
  171. Dinamika Hukum Islam Indonesia
  172. Dinamika Isu Kontemporer Sosial, Ekonomi Dan Hukum
  173. Dinamika Keamanan Kawasan Asia Timur: Perspektif Hubungan Internasional
  174. Dinamika Keterwakilan Perempuan Dalam Politik; Konstelasi Teoretik dan Tantangan Kedepan
  175. Dinamika Perkembangan Hukum
  176. Dinamika Perkembangan Hukum Bisnis, Hukum Perbankan, Hukum Perseroan, dan Hukum Investasi di Indonesia
  177. Diplomasi Indonesia di Era Global
  178. Diplomasi Kemanusiaan; Konsep Perdebatan Isu-isu Kontemporer
  179. Diplomasi Perbatasan; Konsep dan Praktik di Indonesia
  180. Diplomasi Publik Digital
  181. Diplomasi Publik Meretas Jalan Bagi Harmoni dalam Hubungan Antarnegara Edisi 2
  182. Disentegrasi Perbatasan dan Kemiskinan Asia Pasifik
  183. Diskresi
  184. Diskresi di Negara Konstitusional
  185. Diskursus Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pembentukan Peradilan Pemilu
  186. Diskursus Soal Islam, Politik dan Hubungan Internasional
  187. Dispensasi Nikah dan Perubahan Sosial Jadikan Dispensasi Nikah Sebagai Pilihan Terbaik untuk Menikah
  188. Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak 
  189. Dosa Pidana “Versi Fiksi”Setiap Ucapan Dan Gerakan Kita Bisa Menjerat Hukum
  190. Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Fiqh dan KHI)
  191. DUALISMEN KEWENANGAN PENCATATAN PERCERAIAN
  192. Ekonomi Syariah di Indonesia: Tinjauan Aspek Hukum
  193. Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Tentang Nafkah Anak di Indonesia
  194. Eksekusi Putusan Perkara Perdata
  195. Eksistensi dan Peranan Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) dalam Rezim Anti Pencucian Uang
  196. Eksistensi Kejaksaan Dalam Konstitusi di Berbagai Negara (Edisi Kedua)
  197. Ekstradisi dalam Sistem Peradilan Pidana
  198. Ensiklopedia Hukum; Edisi Akta Autentik
  199. Epistemologi Hukum Islam Kontemporer
  200. e-Tax; e-Registration, e-Billing, e-SPT Masa PPh Pasal 21-26 dan e-SPT Tahunan PPh 
  201. Etika & Hukum Kebidanan
  202. Etika & Hukum Kesehatan; Penyelenggaraan Rekam Medis di Rumah Sakit
  203. Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia
  204. Etika Dan Hukum Kesehatan
  205. Etika dan Hukum Kesehatan
  206. Etika dan Hukum Kesehatan (Suatu Pendekatan Teori dalam Berpraktik)
  207. Etika dan Kode Etik Profesi Kebidanan
  208. Etika dan Tanggung Jawab Profesi
  209. Etika Hukum
  210. Etika Profesi Hukum
  211. Etika Profesi Hukum (Ed.Revisi)
  212. Evolusi Ushul Fiqh,Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam 
  213. Fenomena Korupsi dari Sudut Pandang Epidemiologi
  214. Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah
  215. Filsafat Hukum
  216. Filsafat Hukum
  217. Filsafat Hukum 
  218. Filsafat Hukum (Triyana Syahfitri)
  219. Filsafat Hukum (Urip Sucipto)
  220. Filsafat Hukum :Perspektif Historis
  221. Filsafat Hukum Hibah Dan Wasiat Di Indonesia
  222. Filsafat Ilmu
  223. Filsafat Pemilu
  224. Filsafat Pemilu untuk Pemilu Bermartabat
  225. Fiqh Kontemporer (Kajian Problematika Hukum Islam di Era Modern)
  226. Fiqih Muamalah: Prinsip-prinsip Bermuamalah secara Syar'i
  227. Format Masa Depan (Catatan Hukum Dan Demokrasi Indonesia)
  228. Formulasi Ideal Penguatan Hukum Perlindungan Anak Korban Human Trafficking
  229. Framework Buku Ajar Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia
  230. Gagasan Pengadilan Khusus Kdrt
  231. Gagasan-Gagasan Hukum Islam
  232. Gamification of Work (GofW): (Tinjauan Dinamika Kinerja dan Perlindungan Hukum bagi Pengemudi Online
  233. GERAKAN SOSIAL DI INDONESIA
  234. Gerakan Studi Hukum Kritis; The Critical Legal Studies Movement
  235. Global Organization
  236. Globalisasi; Pengaruh Globalisi di Dunia
  237. Grafit untuk Industri Pertahanan
  238. Grasi Sebagai Beschikking
  239. Gratifikasi & Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam
  240. Gugatan Derivatif: Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas
  241. Hadis Ahkam: Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta’zir)
  242. Hak Asasi Manusia
  243. Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi: Human Rights in Democratiche Rechtsstaat
  244. Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum, Agama, dan Keadilan Sosial
  245. Hak Atas Tanah Masyarakat Adat Kalimantan Selatan
  246. Hak Budget Parlemen di Indonesia
  247. HAK CIPTA KAJIAN FILOSOFIS DAN HISTORIS
  248. Hak Cipta Karya Tulis dalam Hukum Islam
  249. Hak Cipta: Kedudukan dan Peranannya Dalam Pembangunan
  250. HAK DASAR MANUSIA DALAM KONTRAK DAN PERLINDUNGANNYA DI INDONESIA
  251. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
  252. Hak Kekayaan Intelektual dan Investasi
  253. Hak Kekayaan Intelektual: Teori dan Prinsip-Prinsip Umum
  254. HAK KONSTITUSIONAL DALAM HUKUM TATA NEGARA INDONESIA
  255. Hak Milik Atas Sarusun dan Hak Milik Atas Unit Condotel (Kajian Komperatif dan Studi Kasus di Kota Denpasar, Bali)
  256. HAK WARGA NEGARA DAN KEWAJIBAN NEGARA
  257. Hak-Hak Konsumen
  258. HAM DALAM SOLILOQUI PERTARUNGAN PERADABAN
  259. HAM Dalam Tinjauan Berbagai Perspektif Hukum
  260. HAMBALANG MENGGUNCANG
  261. Handbook Hubungan Internasional ASIA
  262. Handbook Hukum dan Politik
  263. Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengaturan Perencanaan Pembangunan Desa di Wilayah Pesisir Lampung
  264. Hermeneutika Hukum : Sejarah, Teori & Praktek
  265. Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD
  266. HIMP PER HUKUM ACARA PIDANA
  267. Hitam Putih Hukum Perbankan
  268. Hubungan Antara Putusan Positive Legislature, Penafsiran Mahkamah Konstitusi Dan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Secara Informal
  269. Hubungan Kerja Sama Indonesia dan Jepang
  270. HUKUM - HAKIM PIDANA
  271. HUKUM & MORALITAS (TINJAUAN FILSAFAT HUKUM)#
  272. HUKUM A/PIDANA DL PROSPEKSI
  273. Hukum Acara Dan Wacana Citizen Lawsuit Di Indonesia Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (Sebuah Sumbangan Pemikiran)
  274. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
  275. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Edisi Kedua)
  276. Hukum Acara Pengadilan Niaga: Pratical Guide to the Commercial Court
  277. Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual
  278. Hukum Acara Peradilan Agama
  279. Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kewenangan Peradilan
  280. Hukum Acara Peradilan Tata Peradilan Tata Usaha Negara
  281. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
  282. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Transformasi & Refleksi 
  283. HUKUM ACARA PERDATA
  284. Hukum Acara Perdata dalam Praktek: Contoh Bentuk-Bentuk Surat di Bidang Kepengacaraan Perdata (Edisi Kedua)
  285. Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi
  286. Hukum Acara Perdata Indonesia
  287. Hukum Acara Perdata Lengkap
  288. Hukum Acara Perdata Lengkap & Praktis
  289. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syariah
  290. HUKUM ACARA PERDATA PERADILAN TINGKAT BANDING
  291. Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Edisi Kedua) (Hard Cover)
  292. Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik
  293. Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia
  294. Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak di Mahkamah Konstitusi
  295. Hukum Acara Perselisihan Hubungan Industrial Teori, Praktik dan Permasalahannya
  296. Hukum Acara Pidana
  297. Hukum Acara Pidana dalam Praktek Peradilan di Indonesia
  298. Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)
  299. Hukum Acara Pidana Korupsi
  300. Hukum Acara Pidana Seri : “Penyelidikan, Penyidikan dan Upaya Paksa”
  301. Hukum Acara Pidana Sudut Pandang Advokat
  302. HUKUM ACARA PIDANA, Suatu Orientasi Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili
  303. Hukum Acara Pidana; Sistem, Regulasi dan Praktik
  304. Hukum Acara PTUN (Edisi Ketiga)
  305. Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu
  306. Hukum Adat
  307. Hukum adat : pengantar program studi S1 ilmu hukum
  308. Hukum Adat Di Indonesia
  309. Hukum Adat Indonesia
  310. Hukum Administrasi
  311. Hukum Administrasi dan Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)
  312. Hukum Administrasi Negara
  313. Hukum Administrasi Negara (Buku Ajar)
  314. Hukum Administrasi Negara (Mukmin Muhammad)
  315. Hukum Administrasi Negara (Ni Ketut Sari Adnyani)
  316. Hukum Administrasi Negara (Nur Asyiah)
  317. Hukum Administrasi Negara : Sebuah Pengantar Bagi Mahasiswa
  318. Hukum Administrasi Negara dalam Kajian Teori dan Praktik
  319. Hukum Administrasi Negara- Sjamsiar
  320. Hukum Administrasi Negara- Yuswalina
  321. Hukum Administrasi Negara: Fenomena Hukum di Ruang Publik
  322. Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah 
  323. Hukum Administrasi Pertanahan Edisi 2
  324. Hukum Agraria
  325. Hukum Agraria- Fifik
  326. HUKUM AGRARIA- Hengky
  327. Hukum Agraria Indonesia
  328. Hukum Agraria Indonesia (Edisi Revisi)- Sahnan
  329. Hukum Agraria- Nurhasan
  330. Hukum Akuisisi
  331. HUKUM ANTAR TATA PEMERINTAH
  332. Hukum Anti Monopoli
  333. Hukum Arbitrasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis (Dilengkapi Arbitrase Online dan Arbitrase Syariah)
  334. Hukum Asuransi Indonesia
  335. Hukum Berpancasila dalam Optik Pluralisme Masyarakat Indonesia
  336. Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan
  337. Hukum Bisnis
  338. Hukum Bisnis Konsep dan Kajian Kasus
  339. Hukum Bisnis- Rina
  340. Hukum Bisnis Sudut Pandang Advokat
  341. Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Quran
  342. Hukum Bisnis: Kumpulan Undang-Undang di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
  343. Hukum Bisnis; Kajian Khusus UMKM Indonesia
  344. Hukum Dagang
  345. Hukum Dagang- Eddy Pelupessy
  346. Hukum Dagang Indonesia- Djoko
  347. HUKUM DAGANG- Ramlan
  348. Hukum Dagang Suatu Pengantar
  349. Hukum dan Abortus
  350. Hukum Dan Bioetik Dalam Perspektif Etika Dan Hukum Kesehatan
  351. HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
  352. Hukum dan Keadilan Masyarakat Edisi Revisi
  353. Hukum dan Kebijakan Publik
  354. HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK
  355. Hukum dan Kebijakan WTO di Bidang Perdagangan Internasional
  356. Hukum dan Kriminalistik
  357. Hukum Dan Peradilan Konstitusi Indonesia, Sebuah Kajian Teori Dan Praktik Hukum Acara Konstitusi
  358. Hukum dan Politik Ketatanegaraan Indonesia
  359. Hukum dan psikiatri
  360. Hukum dan Sanksi Adat
  361. HUKUM dan TEORI HUKUM, Perspektif Teori Keadilan Bermartabat
  362. Hukum dan Undang-Undang Perkebunan
  363. Hukum di Antara Hak dan Kewajiban Asasi
  364. HUKUM DIVESTASI DI INDONESIA#
  365. Hukum Ekonomi Internasional 
  366. Hukum Ekonomi Islam (ed.revisi)
  367. Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep
  368. Hukum Hak Asasi Manusia
  369. Hukum Hak Asasi Manusia (Mou Reguler)
  370. Hukum Hak Asasi Manusia: Dimensi Pemikiran, Perkembangan, dan Permasalahan
  371. HUKUM Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
  372. Hukum Hak Tanggungan
  373. Hukum Hak Tanggungan : Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda-benda di Atasnya
  374. Hukum Humaniter Internasional; Case and Material
  375. Hukum Internasional
  376. Hukum Internasional
  377. Hukum Internasional - Muhammad Mona Adha; Yunisca Nurmalisa; Otoni Zai
  378. Hukum Internasional & Perkembangannya
  379. Hukum Internasional : internasional law
  380. Hukum Internasional : Sumber-sumber Hukum
  381. Hukum Internasional- Hata
  382. Hukum Internasional- Indien
  383. HUKUM INTERNASIONAL; TEORI DAN PRAKTEK
  384. Hukum Investasi 
  385. Hukum Investasi dan Pasar Modal
  386. HUKUM INVESTASI PASAR MODAL
  387. Hukum Islam
  388. Hukum Islam : Konsep , Filosofi , dan Metodologi  (buku1)
  389. Hukum Islam : Sejarah , perkembangan dan Implementasinya di indonesia buku 2
  390. Hukum Islam Berkemajuan untuk Membangun Peradaban: Konstruksi Pemikiran Hukum dalam Fatwa Tarjih
  391. HUKUM ISLAM dan HUKUM BARAT
  392. Hukum Islam Progresif
  393. Hukum Islam Progresif,antara Universitas dan Lokalitas
  394. HUKUM ISLAM- Sofyan
  395. HUKUM ISLAM- Warkum
  396. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia
  397. Hukum Islam; Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam  Edisi Revisi
  398. Hukum Jaminan
  399. HUKUM JAMINAN - KHOIRUL
  400. HUKUM JAMINAN FIDUSIA DALAM LEASING KENDARAAN
  401. Hukum Jaminan Keperdataan
  402. Hukum Jaminan Sosial Indonesia
  403. Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia
  404. Hukum Kekayaan Hak Intelektual
  405. Hukum Kelembagaan Negara
  406. Hukum Kelembagaan Negara
  407. Hukum Keluarga dalam Islam
  408. Hukum Keluarga dan Dinamika Sosial; Kajian Adat Masyarakat Samin, Maluku, Kalimantan, dan Sasak
  409. Hukum Keluarga Indonesia
  410. Hukum Keluarga Islam di Indonesia
  411. Hukum Keluarga Islam Indonesia (Konsep Maslahah Terhadap Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia)
  412. Hukum Keluarga- Miftahhul
  413. Hukum Kepailitan
  414. Hukum Kepailitan
  415. Hukum Kepailitan
  416. Hukum Kepailitan
  417. Hukum Kepailitan : Rapat-rapat kreditor buku 2
  418. Hukum Kepailitan : Teori Kepailitan
  419. Hukum Kepailitan Buku 3 : Pengurus dan Pemberesan Harta Pailit
  420. Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
  421. Hukum Kepailitan Kreditur dalam Pailit
  422. Hukum Kepariwisataan
  423. Hukum Kepegawaian di Indonesia (Edisi Kedua)
  424. Hukum Kepemiluan di Indonesia
  425. Hukum Kepolisian Presisi
  426. Hukum Kesehatan 
  427. Hukum Kesehatan Masyarakat : Peluang dan Tantangan di Era Modern
  428. Hukum Kesehatan Praktik Kedokteran Telemedicine
  429. Hukum Ketenagakerjaan
  430. Hukum Ketenagakerjaan
  431. Hukum Ketenagakerjaan
  432. Hukum Ketenagakerjaan dan Outsourcing
  433. Hukum Ketenagakerjaan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 
  434. Hukum Ketenagakerjaan Konsep dan Pengaturan dalam Omnibus Law
  435. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi
  436. Hukum Ketenagakerjaan Pasca-Omnibus Law Cipta Kerja (dalam Teori dan Praktik)
  437. Hukum Keuangan Desa (Mencari Keseimbangan Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa) Kabupaten
  438. Hukum Keuangan Islam; konsep, teori dan praktek 
  439. Hukum Keuangan Negara
  440. Hukum Keuangan Negara dan Daerah
  441. Hukum Keuangan Negara Darurat (Tata Kelola Keuangan Masa Darurat Bencana Nasional Covid-19)
  442. Hukum Kewarisan Islam di  Indonesia Edisi Revisi
  443. Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia: Eksistensi Dan Adaptabilitas
  444. Hukum Kewarisan Islam: Memahami Esensi Hak dan Kewajiban Ahli Waris
  445. Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia (Edisi Revisi)
  446. Hukum Konsep dan Metode
  447. Hukum Konstitusi ( Edisi Revisi )
  448. Hukum Konstitusi dan Konsep Otonomi
  449. HUKUM KONSTITUSI DISKURSUS KETATANEGARAAN 
  450. Hukum Kontrak Bisnis
  451. Hukum Kontrak Karya
  452. Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak
  453. Hukum Korporasi di Indonesia dalam Pendekatan GRC Terintegrasi (Governance, Risk, Compliance)
  454. Hukum Laut Internasional
  455. Hukum Laut Internasional Edisi 2
  456. Hukum Lelang
  457. Hukum Lembaga Pembiayaan
  458. HUKUM LINGK & EKOLOGI PEMB.##
  459. Hukum Lingkungan (Studi Pendekatan Sejarah Hukum Lingkungan)
  460. Hukum Lingkungan Edisi 2; Perspektif Otonomi Daerah
  461. Hukum Lingkungan Indonesia
  462. Hukum Lingkungan Internasional
  463. Hukum Maritim
  464. Hukum Media
  465. Hukum Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Pada Industri Telekomunikasi (Perspektif Efektivitas Dan Efisiensi (Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio Pada Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler)
  466. Hukum Modal Ventura (Pola Kerja Sama dan Perlindungan Hukum)
  467. Hukum Modal Ventura Syariah (Aspek Hukum Kepatuhan Syariah)
  468. Hukum Money Laundering
  469. Hukum Nikah Siri
  470. Hukum Online Offline (HOO)
  471. Hukum Orang Asing di Indonesia
  472. "Hukum Otonomi Daerah
  473. "
  474. Hukum Pajak
  475. Hukum Paten
  476. Hukum Pemasyarakatan di Indonesia
  477. Hukum Pembangunan: Reformasi Perencanaan Pembangunan Nasional serta Kebijakan dan Pelayanan Publik
  478. Hukum pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
  479. Hukum Pembubaran, Likuidasi, dan Pengakhiran Status Badan Hukum Perseroan Terbatas
  480. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata
  481. Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia : Perbandingan HIR dan KUHAP (Edisi Revisi) 
  482. Hukum Pemerintahan Daerah
  483. Hukum Pemerintahan Daerah
  484. Hukum Pemerintahan Daerah
  485. Hukum Pemerintahan Daerah
  486. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia
  487. Hukum Pemerintahan Desa
  488. Hukum Pemilu
  489. Hukum Pemilu dan Pilkada Langsung (Tinjauan Hukum dan Teori)
  490. Hukum Pencatatan Sipil
  491. Hukum Pendaftaran Tanah
  492. Hukum Pendaftaran Tanah dan Hak Tanggungan 
  493. Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan
  494. Hukum Pengadaan Tanah
  495. HUKUM PENGADAAN TANAH TRANSMIGRASI
  496. Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
  497. Hukum Pengangkatan Anak
  498. Hukum Pengelolaan Konservasi Ikan
  499. Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia
  500. Hukum Pengujian Perundang-Undangan Terhadap Produk Perundang-Undangan di Indonesia
  501. Hukum Penitensier Indonesia (Edisi Kedua)
  502. Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional (Edisi Kedua)
  503. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional (revisi)
  504. Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan di PTUN
  505. Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara
  506. Hukum Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Perusahaan
  507. Hukum Perbankan
  508. Hukum Perbankan
  509. Hukum Perbankan Dan Surat Berharga
  510. Hukum Perbankan Syariah
  511. HUKUM PERBANKAN SYARIAH - SADI IS
  512. HUKUM PERBANKAN SYARIAH- Agus
  513. Hukum Perbankan Syariah- Hadi
  514. Hukum Perbankan Syariah: Konsep dan Regulasi
  515. Hukum Perbankan Syariah; Tinjauan Teoritis dan Aspek Hukum Nasional
  516. HUKUM PERBANKAN- Uswatun
  517. Hukum Perbatasan Darat Antar Negara
  518. Hukum Perburuhan
  519. HUKUM PERBURUHAN
  520. Hukum Perceraian
  521. Hukum Perceraian Islam Kontemporer
  522. Hukum Perdagangan Internasional: Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO dan Negara Berkembang
  523. Hukum Perdata
  524. HUKUM PERDATA
  525. Hukum Perdata Internasional
  526. Hukum Perdata Islam
  527. Hukum Perdata Islam di Indonesia
  528. Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia
  529. HUKUM PERDATA Telaah Tematik Norma Hukum Perdata Tertulis  
  530. Hukum Perikatan
  531. Hukum Perikatan 
  532. Hukum perikatan dan perjanjian 
  533. HUKUM PERIKATAN INDONESIA
  534. Hukum Perikatan Syariah di Indonesia
  535. Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik
  536. Hukum Perjanjian : Penjelasan Mkana pasal-pasal Perjanjian bernama dalam KUH Perdata(BW) Ed.Revisi
  537. Hukum Perjanjian di Indonesia
  538. Hukum Perjanjian Internasional
  539. Hukum Perjanjian Internasional ( Teori dan Praktik )
  540. Hukum Perjanjian Lingkungan Internasional
  541. Hukum Perkawinan (Kajian Perceraian Dengan Alasan KDRT)
  542. Hukum Perkawinan di Indonesia
  543. Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia
  544. HUKUM PERLINDUNGAN ANAK KORBAN PEDOFILIA
  545. Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum
  546. Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia
  547. Hukum Perlindungan Konsumen
  548. HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
  549. Hukum Perlindungan Konsumen
  550. Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha
  551. HUKUM PERLINDUNGAN NASABAH BANK; upaya hukum melindungi nasabah bank terhadap tindak kejahatan ITE di bidang perbankan
  552. Hukum Perlindungan Pasien 
  553. Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak
  554. HUKUM PERLINDUNGAN REKAYASA GENETIKA
  555. Hukum Perorangan dan Kebendaan
  556. Hukum Pers Dalam Ketatanegaraan Indonesia
  557. Hukum Pers Indonesia
  558. Hukum Persaingan Usaha
  559. Hukum Persaingan Usaha- Devi
  560. Hukum Persaingan Usaha di Indonesia
  561. Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (KPPU)
  562. Hukum Persaingan Usaha; Penerapan Rule of Reason Dalam Penanganan Praktik Kartel
  563. Hukum Perseroan Indonesia
  564. HUKUM PERSEROAN TERBATAS
  565. Hukum Perseroan Terbatas (Hard Cover)
  566. Hukum Pertambangan
  567. Hukum Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Bingkai Otonomi Daerah
  568. HUKUM PERUBAHAN IKLIM
  569. HUKUM PERUSAHAAN & KEPAILITAN#
  570. HUKUM PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONVENSIONAL DAN SYARI'AH DI INDONESIA
  571. Hukum Perusahaan Transnasional dalam Kebakaran Hutan
  572. Hukum Pidana
  573. Hukum Pidana
  574. Hukum Pidana Anak di Indonesia
  575. Hukum Pidana dan Kegiatan Perekonomian; Titik Singgung Perkara Pidana dengan Perkara Perdata dan Tindak Pidana Ekonomi
  576. Hukum Pidana Di Bidang Sumber Daya Alam
  577. HUKUM PIDANA EKONOMI
  578. Hukum Pidana I
  579. Hukum Pidana Indonesia
  580. Hukum Pidana Indonesia
  581. Hukum Pidana Internasional
  582. Hukum Pidana Internasional
  583. Hukum Pidana Internasional
  584. HUKUM PIDANA INTERNASIONAL
  585. Hukum Pidana Internasional dan Perkembangannya
  586. Hukum Pidana Islam
  587. Hukum Pidana Islam
  588. Hukum Pidana Islam
  589. Hukum Pidana Khusus dalam Teori dan Penegakannya
  590. Hukum Pidana Korporasi 
  591. Hukum Pidana Korporasi dan Sistematisasi Penegakannya Secara Integral
  592. Hukum Pidana Korupsi
  593. Hukum Pidana Lingkungan
  594. Hukum Pidana Malapraktik: Pertanggungjawaban dan Penghapus Pidana
  595. Hukum Pidana Pajak Indonesia (Materiil dan Formil)
  596. HUKUM PIDANA PENGEMBANGAN
  597. Hukum Pidana Perbankan
  598. Hukum Pidana Perpajakan 
  599. Hukum Responsif 
  600. Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan
  601. Hukum Sumber Daya Alam Indonesia 
  602. Hukum tata kelola kepariwisataan nasional berkelanjutan alam dan budaya berbasis masyarakat hukum adat
  603. Hukum Tata Lingkungan: Edisi Ke-8
  604. Hukum Tata Negara
  605. Hukum Tata Negara
  606. Hukum Tata Negara
  607. Hukum Tata Negara (dalam Perspektif Filsafat Ilmu)
  608. Hukum Tata Negara dan Hukum Admnistrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia
  609. Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia
  610. HUKUM TATA NEGARA DI INDONESIA- Yuswalina
  611. HUKUM TATA NEGARA- Encik
  612. Hukum Tata Negara- I Gede Yusa
  613. Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi
  614. Hukum Tata Negara Indonesia- Paisol
  615. Hukum Tata Negara Indonesia: Teks dan Konteks
  616. Hukum Tata Negara Sistem Presidensial RI: Sejarah, Kekuasaan, Praktik dan Problematik
  617. Hukum Tata Negara Suatu Pengantar Jilid 1
  618. Hukum Tata Negara Suatu Pengantar Jilid 2
  619. Hukum Tata Negara, Pemilu & Kepartaian
  620. HUKUM TATA NEGARA, Suatu Pengantar
  621. Hukum Tata Ruang & Tata Guna Tanah: Prinsip-Prinsip Hukum Perencanaan Penataan Ruang dan Penataan Tanah
  622. HUKUM TENAGA KERJA, SUATU PENGANTAR
  623. Hukum Tenaga Kesehatan dan Perkembangannya
  624. Hukum Tindak Pidana Khusus
  625. Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia, sebagai pedoman dalam menghadapi era digital bisnis e-commerce di Indonesia
  626. Hukum Transportasi Publik
  627. HUKUM TTG JAMINAN HUTANG#
  628. HUKUM WAKAF INDONESIA
  629. Hukum Waris Islam
  630. Hukum Waris Islam: Lengkap & Praktis (Edisi Kedua)
  631. Hukum Waris Perdata
  632. Hukum Waris Perdata (Menerima dan Menolak Warisan oleh Ahli Waris serta Akibatnya)
  633. Hukum Yayasan Pendidikan Prinsip Transparansi Pengelolaan Kegiatan Usaha Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004
  634. Hukum Zakat Peran BAZNAS dalam Pengelolaan Zakat
  635. Hukum, Etika dan kebijakan Media (Regulasi, Praktik dan Teori)
  636. HUKUM, HAM, DAN SIBER
  637. Hukum, Profesionalisme, dan Pelayanan Medis
  638. HUKUMAN MATI 
  639. Hukuman Mati dan Permasalahannya di Indonesia
  640. Human Trafficking di Perbatasan Indonesia (dalam Perspektif Peran Unit Counter Trafficking IOM di Entikong – Kalimantan Barat)
  641. Human Traficking dalam Perspektif Yuridis dan Sosiologi Kemasyarakatan
  642. Hybrid Model of Constitutional Court to Strengthen Indonesian Constitutionalism
  643. Ideologi Pancasila 
  644. IKHTISAR HUKUM LING. HIDUP
  645. ILEGAL FISHING: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia
  646. Ilmu Falak, Arah Kiblat dan Waktu Shalat (Dasar dan Cara Hisab Menurut Trigonometri)
  647. Ilmu Hukum Adat
  648. Ilmu Hukum dalam Berbagai Wacana
  649. Ilmu Hukum Kontemporer
  650. ILMU HUKUM PAJAK
  651. Ilmu Negara
  652. Ilmu Negara
  653. ILMU NEGARA
  654. Ilmu Negara - Syaiful Aris
  655. Ilmu Negara (Ramiyanto & Karyadin)
  656. Ilmu Negara (Sapriani dan Aditia Syaprillah)
  657. Ilmu Negara ,Sejarah,Teori,dan Filosofi Tujuan Negara
  658. Ilmu Negara- I Dewa Gede
  659. ILMU NEGARA- Junaidi
  660. Ilmu Negara,Unsur-unsur Negara; Tujuan, Fungsi dan Asal Mula, Jenis-jenis Bentuk Negara dan Pemerintahan Organisasi Internasional
  661. Ilmu Negara: Sebuah Kajian dalam Perspektif Teori Kenegaraan di Indonesia
  662. Ilmu Perundang-Undangan
  663. Ilmu Perundang-Undangan
  664. Ilmu Perundang-undangan yang Baik untuk Negara Indonesia
  665. ILMU POLITIK HUKUM
  666. Ilmu Politik Hukum dari Masa ke Masa
  667. Ilmu Ushul Fiqh
  668. Implementasi Konsep Hukuman Qishas di Indonesia
  669. Implementasi Prinsip Kepentingan Umum di Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan (ed.Revisi)
  670. Implementasi Tanggung Jawab Kejaksaan Negeri dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
  671. Implementasi UU Desa Perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Ekonomi
  672. Indonesians' View Toward The Country'S Universal Coverage - Case Study
  673. Insider Trading : Indikasi,Pembuktian dan Penegakan Hukum 
  674. Integritas Hakim dalam Menghasilkan Putusan Tindak Pidana Korupsi: Persembahan untuk Maluku
  675. Investigasi dan Audit Fraud (Kecurangan)
  676. IPO,RIGHT ISSUE & Penawaran Umum Obligasi
  677. ISTILAH HUKUM##
  678. Istinbath Hukum Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy
  679. Isu - Isu Kontemporer Hukum Kenegaraan di Indonesia
  680. Isu Hukum Kesehatan Elektronik
  681. Isu-Isu di Benua Amerika
  682. Isu-Isu di Eropa
  683. Isu-Isu Hukum di Sektor Fintech
  684. Isu-Isu Hukum Kejahatan Internasional & HAM dalam Catatan Dr. Kadarudin
  685. Isu-Isu Keamanan Hubungan Internasional
  686. Isu-Isu Kontemporer di Kawasan Asia Selatan
  687. Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia
  688. Jabatan Wakil Presiden Menurut Hukum Tata Negara Indonesia
  689. Jalan Panjang Konstitusionalisme
  690. Jangan Bunuh KPK 
  691. Judicial Activism: Edisi Revisi
  692. Kaidah Kaidah Fikih dalam Ranah Politik: Sinergitas Kemaslahatan Umat Islam dengan Rambu-Rambu Syariah
  693. KAIDAH-KAIDAH HUKUM ISLAM
  694. Kajian Hukum Pidana Kajian Dasar Secara Komprehensif (Dalam Konteks Historis, Dogmatis, Normatif) Analisis Perbandingan Aliran dan Paham Hukum yang Berlaku di Sistem Hukum Civil Law
  695. Kamus Hukum Kontemporer
  696. Kantor Hukum: Pendirian dan Manajemennya: Teori dan Praktik
  697. Kapita Selekta Hukum Bisnis
  698. Kapita Selekta Hukum Perdata
  699. Kapita Selekta Perlindungan Hukum bagi Anak
  700. Kasus Hukum Notaris di Bidang Kredit PerBankan
  701. Kasus Menarik Seputar Hukum Perlindungan Anak
  702. Kausa yang Halal dan kedudukan Bahasa Indonesia dalam Hukum Perjanjian
  703. Keadilan Bermartabat; Perspektif Teori Hukum
  704. Keadilan Demokrasi dan Korupsi
  705. Keadilan Pemilu ,potret penegakan hukum pemilu dan pilkada
  706. Keadilan Restoratif dan Sistem Peradilan Pidana
  707. Keamanan dalam Hubungan Internasional
  708. Keamanan Nasional
  709. Keamanan SIBER dan Pembangunan Demokrasi di Indonesia
  710. Kebangkitan the Global South; Strategi, Implementasi dan Implikasinya bagi Tata Kelola Ekonomi Politik Global
  711. Kebijakan Aplikasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Peraturan Perundang-undangan khusu di Luar KUHP di Ind
  712. Kebijakan Eksekusi sistem pertangungjawaban pidana korporasi dalam berbagai putusan pengadilan di Indonesia
  713. Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Dalam Peraturan Perundang-Undangan Khusus di Luar KUHP di Indonesia
  714. Kebijakan Hukum Pertanahan
  715. Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tradisi Omerta Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
  716. Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia
  717. Kebijakan Kriminal
  718. Kebijakan Pemerintah dalam Penyelesaian Sengketa & Konflik Pertanahan di Masyarakat Melalui Mediasi
  719. Kebijakan Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Uang Palsu
  720. Kebijakan Publik- Hayat
  721. Kedudukan KPAI Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia
  722. Kedudukan Pemerintah dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa
  723. Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan Dalam Hukum Perjanjian Indonesia
  724. Kegagalan Politik Luar Negeri Amerika Serikat di Vietnam
  725. Kejahatan dan Pengadilan Internasional, international crime and justice
  726. Kejahatan di Bidang Ekonomi
  727. Kejahatan Kesusilaan; Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus
  728. Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup
  729. Kejahatan Korporasi di Indonesia
  730. Kejahatan Lintas Negara
  731. Kejahatan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia
  732. Kejahatan Transfer Dana : Evolusi dan Modus Kejahatan Melalui Sarana Lembaga Keuangan Bank
  733. Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan
  734. Kekayaan Intelektual Perlindungan Varietas Lokal dan Hak Masyarakat Lokal
  735. Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Solusinya Menurut Tokoh Agama Islam di Maluku
  736. KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA
  737. Kekuasaan Kehakiman, Komisi Yudisial, Hak Asasi Manusia dan Etika
  738. Kekuasaan Negara dalam Pembentukan Hukum (Legal Drafting dari Sudut Pandang Hukum Tata Negara dan Hukum Admnistrasi Negara)
  739. Kekuasaan Presiden Indonesia
  740. Kelembagaan Negara dalam Praktek Ketatanegaraan Indonesia
  741. Kelembagaan Pemerintahan Negara Dalam Kajian Hukum Tata Negara Islam Dan Hukum Tata Negara Modern
  742. Kemandirian dan kebebasan hakim memutus perkara pidana dalam negara hukum pancasisa
  743. Kemitraan dalam Otonomi Daerah
  744. Kenotariatan dalam Hukum Indonesia dan Hukum/Konvensi Internasional
  745. Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam
  746. Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
  747. Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
  748. Kepastian Hukum Sukuk Negara Sebagai Instrumen Investasi di Indonesia
  749. Kepemimpinan Kepala Daerah
  750. Keterampilan Hukum: Panduan Untuk Mahasiswa Akademisi Dan Praktisi
  751. Kewarganegaraan di Indonesia : Konsep dan petunjuk praktis tentang kewarganegaraan ( Ed.Revisi)
  752. Kewenangan Legislatif dan Eksekutif dalam Pembentukan Undang-Undang Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945
  753. Kewenangan Pemerintahan dalam Hukum Administrasi Pemerintahan
  754. Kitab Undang-Undang Hukum Acara PERDATA
  755. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  756. Kode Etik Profesi tentang Hukum 
  757. Kolase Hukum, Reformasi Birokrasi, Demokrasi, Dan Nasionalisme
  758. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia
  759. KOMNAS HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana
  760. Kompetensi Profesi Kurator & pengurus :Panduan menjadi kurator : Pengurus yang profesional dan indenpenden
  761. Kompilasi Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pengujian Uu Terhadap Uud 1945 (The Jimly Court 2003-2008)
  762. Kompleksitas Permasalahan Penegakan Hukum Pidana
  763. KONSEP ASAS RETROAKTIF DALAM PIDANA
  764. Konsep Dasar Ilmu Hukum
  765. Konsep Dasar Sosiologi Hukum
  766. Konsep Hukum
  767. Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
  768. Konsep Hukum Perbankan Syariah 
  769. Konsep Hukum Persaingan Usaha 
  770. Konsep Hukum Tata Kelola Perikanan 
  771. Konsep Judicial Review dan Pelembagaannya di Berbagai Negara
  772. KONSEP KESAKSIAN- Ibnu Elmi
  773. KONSEP NEGARA KEPULAUAN
  774. Konsep Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara
  775. Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
  776. Konsep Pengawasan Kehakiman 
  777. Konsep Penyusunan Anggaran Publik Daerah
  778. Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 
  779. KONSEP UJI MATERIIL
  780. Konstelasi Keamanan Global
  781. Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia
  782. Konstitusi Bernegara
  783. Konstitusi-Konstitusi Modern : modren constitutions
  784. Konstitusi-Konstitusi Politik Modern : Studi Perbandingan Tentang Sejarah dan Bentuk
  785. KONSTITUSIONALITAS  IMPEACHMENT
  786. KONSTITUSIONALITAS PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK
  787. Konstitusionalitas Wewenang Pengelolaan Wilayah Laut
  788. Konstruksi Hukum dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Dalam Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan
  789. Konstruksi Pembentukan Peraturan Daerah dalam Tatanan Negara Hukum yang Demokratis
  790. Konstruksi Teori Hukum
  791. Kontrak Bisnis di Asean: Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law
  792. Korporasi Antara Sanksi Dan Tindak Pidana Lingkungan Di Aceh
  793. Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)
  794. KORUPSI TERORISME DAN NARKOBA
  795. Korupsi: Sejarah Bentuk dan Instrumen Pencegahan Melalui Lembaga Pendidikan
  796. KPK dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Revisi
  797. Kriminalisasi dalam hukum pidana
  798. Kriminologi
  799. Kriminologi : Perspektif Hukum Pidana
  800. Kriminologi dalam Hukum Pidana
  801. KUH Perdata
  802. KUHAP dan KUHP
  803. KUHAP Lengkap
  804. KUHD : Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
  805. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) 
  806. KUHP 2023 UU RI No.1 Tahun 2023
  807. KUHP dan KUHAP
  808. KUHP Khusus Edisi Kedua (Hard Cover)
  809. Kumpulan Naskah Etika Dan Hukum Islam
  810. LANDASAN  & TEKNIK PERUNDANG-UNDANGAN
  811. Latihan Ujian Hukum Tata Negara di Indonesia (Edisi Kedua)
  812. Latihan Ujian: Hukum Pidana
  813. Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi
  814. LEGAL DRAFTING- Ishom
  815. Legalitas Perseroan Terbatas Persepektif hukum islam
  816. Legislasi Hukum Islam 
  817. Legislative Drafting
  818. Lembaga Kepresidenan
  819. Lembaga Pemasyarakatan, Sejarah Dan Perkembangannya (Suatu Pendekatan Terhadap Pembinaan Anak di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Instrumen Internasional)
  820. Lembaga-Lembaga Negara (Di Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahin 1945)
  821. Lembaga-Lembaga Negara Independen (di Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)
  822. Logika dan Penalaran Hukum; Sketsa dan Praxis
  823. Logika Hukum
  824. Mahkamah Konstitusi dan Kepastian Hukum Pemilu : Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap UUD NRI tahun 1945 untuk kepastian hukum Pemilu
  825. Malapraktik Kedokteran
  826. Malin Deman; dalam Pusaran Konflik Agraria
  827. Malpraktik Kedokteran Perspektif Dokter dan Pasien Kajian Hukum dan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)
  828. Manifesto Nalar FIQIH ISLAM DI INDONESIA
  829. Maqasid Al-Syariah
  830. Masa Depan Kepastian Hukum Visi Reformasi Sistem Kelembagaan Hukum
  831. Masa Tunggu Eksekusi Terpidana Mati dalam Sistem Pemidanaan
  832. MASS MEDIA DAN HUKUM
  833. Materi Kuliah Pengantar Ilmu Hukum
  834. Materi PKPA
  835. MBNGN & MENEGAKKAN HUKUM
  836. Media dan Gerakan Antikorupsi di Indonesia
  837. Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada Lahan Basah di Kalimantan Selatan
  838. Medical Record And Informed Consent Sebagai : Alat Bukti Dalam Hukum Pembuktian
  839. Melindungi Guru
  840. Memahami Advokasi Kebijakan: Konsep, Teori, dan Praktik dalam Mewujudkan Kebijakan yang Berpihak pada Publik
  841. Memahami Asean; Sebuah Pengantar
  842. Memahami Hukum Kepailitan dari Perspektif Gugatan Lain-Lain
  843. Memahami Ilmu Faraid: Tanya Jawab Hukum Waris Islam
  844. Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila
  845. Membangun Hukum Pidana Lingkungan Berbasis Syariah Di Aceh
  846. Membangun Negara Hukum
  847. Membumikan Hukum Tuhan perlindungan HAM persepektif hukum pidana islam
  848. Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri
  849. Memperkuat Kedaulatan Indonesia di Laut Menuju Poros Maritim Dunia
  850. Memperkuat Komisi Yudisial
  851. Mendesain Penelitian Hukum
  852. Menelusuri Pemikiran Hukum Ulama Banjar Kontemporer
  853. Menelusuri Pemikiran Hukum Ulama Banjar Kontemporer
  854. Menemukan Kembali Pembagunan Hukum Nasional
  855. Mengenal Dan Memahami Hukum Indonesia Sebuah Pengantar
  856. Mengenal dan Memahami Perjanjian dalam Asuransi Jiwa
  857. Mengenal Ekonomi Syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
  858. Mengenal Filsafat Hukum
  859. Mengenal Hak Cipta dan Komersialisasi Lagu dan Musik Konten Digital
  860. Mengenal Hak Cipta, Lisensi dan Best Practice Pengelolaan Jurnal
  861. Mengenal Hukum Aset Kripto
  862. Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual
  863. Mengenal, International Safety Management (ISM) Code, Kebijakan dan Implementasinya
  864. Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional
  865. Menggugat Negara Maritim Konflik Kebijakan Di Wilayah Perbatasan
  866. Mengurai Benang Kusut Hak Ulayat
  867. Menilik Kupasan Kasus-Kasus KDRT (Sebuah Kajian Yuridis Sosiologis)
  868. Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan
  869. Menuju Negara Bermartabat
  870. Menuju Pembaruan Hukum Pidana
  871. MENYINGKAP MAFIA PERADILAN
  872. Meredam Budaya Korupsi
  873. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum
  874. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum
  875. Metode Penelitian Hukum
  876. Metode Penetapan Hukum Islam
  877. Metodologi Penelitian Hubungan Internasional Edisi 2
  878. Metodologi Penelitian Hukum
  879. Model Penanggulangan Konflik Kekerasan (Carok) Etnis Madura melalui Criminal Justice System
  880. Money Laundering Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
  881. Monograf : Klebun Bhinik : Perempuan Di Pusaran Kekuasaan Madura
  882. Monograf : Status Hukum Tanah Wakaf yang Dikelola dan Dimanfaatkan Untuk Kegiatan Pertambangan Batubara 
  883. Monograf Ilmu Hukum
  884. MONOGRAF IMIGRASI DAN PERKEMBANGAN POLITIK, EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
  885. Monograf Kajian Kebijakan Pemerintah Tentang Penanganan Covid 19
  886. Monograf Model Penyelesaian Sengketa Klaim Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia
  887. Monograf Studi Fenomenologi: Kekerasan Berbasis Gender Online dalam Perspektif Keamanan Manusia
  888. Mudah Belajar Ilmu Mawaris
  889. Narkoba, Psikotropika Dan Gangguan Jiwa : Tinjauan Kesehatan Dan Hukum
  890. Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam Edisi Kedua
  891. Negara Hukum dan Demokrasi
  892. Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila
  893. Negara Hukum dan Demokrasi: Konsep dan Perkembangan Kontemporer
  894. Negara Hukum dan Demokrasi: Pergulatan Paradigmatik dan Kritik Realitas dalam Meluruskan Jalan Bernegara
  895. Negara Hukum dan Perkembangan Teori Hukum
  896. Negara Hukum, Demokrasi dan Konstitusi (Versi Pengantar)
  897. NEGARA KEDAULATAN RAKYAT, Analisis Sistem Pemerintahan Indonesiadan Perbandingannya dengan Negara-negara Lain
  898. Negara Kesatuan
  899. Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim
  900. Obligasi Daerah
  901. Oksidentalisme; Pandangan Hassan Hanafi Terhadap Tradisi Ilmu Hubungan Internasional Barat
  902. Omnibus Law (Teori dan Penerapannya)
  903. Organ Perseroan: Dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT
  904. Orientasi Penegakan Etik, Untuk Penyelenggara Pemilu Bermartabat
  905. PAJAK PENGHASILAN 1994
  906. Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi
  907. Panduan Bisnis PENGANTAR HUKUM BISNIS
  908. Panduan Memahami Seluk Beluk Fiqih Muamalah
  909. PAPPATAMMA: Perlindungan Perempuan dan Anak Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia
  910. Paradigma Baru Amendemen Konstitusi
  911. Paradigma Otonomi Khusus di Papua Barat
  912. Parlemen Bikameral di Negara Kesatuan, Studi Konstitusi Kehadiran DPD di NKRI
  913. Parliamentary Threshold dan HAM
  914. Paten dan Merek
  915. Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum
  916. Pedoman Penulisan Skripsi Hubungan Internasional
  917. Pedoman Penulisan Skripsi Prodi Hukum
  918. PEDOMAN PRAKTIS LEGAL DRAFTING- A.A Oka
  919. Pelaksanaan Kebijakan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
  920. Pelaksanaan Tugas Polri di Era Perubahan: Model Perpolisian Masyarakat, Penegakan Hukum & Kearifan Lokal
  921. Pembagian Warisan Masyarakat Muslim Minangkabau: Studi Kasus di Percut Sei Tuan
  922. PEMBAHARUAN HUKUM
  923. Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia,Telaah Kompilasi Hukum Islam
  924. Pembaharuan Hukum Keluarga Di Indonesia,Rekonstruksi Dalam Persepektif Gender
  925. Pembaharuan Hukum Terkait Kebebasan Berpendapat dalam Bermedia Sosial di Indonesia
  926. Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia,Dari Fiqh Klasik ke Undang-Undang
  927. Pembaharuan Sistem Hukum Pelaksanaan Pidana
  928. PEMBAHARUAN SISTEM PEMIDANAAN
  929. Pembahasan Masalah dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, dan PK
  930. Pembahasan Masalah dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan
  931. Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Edisi Kedua)
  932. Pembahasan UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
  933. Pembahasan UU Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Terorisme
  934. Pembahasan UU Perlindungan data pribadi  (UU RI.No 27 tahun 2022)
  935. PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN UNTUK DAERAH ALIRAN SUNGAI DI INDONESIA  (Kajian DAS Bengawan Solo) 
  936. Pembaruan Hukum Acara Pidana di Indonesia
  937. Pembatasan Kekuasaan Presiden 
  938. Pembatasan Periodisasi Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
  939. Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi
  940. Pembebasan Hak Milik atas Tanah dalam Proses Ganti Rugi
  941. Pembentukan Kabinet Kerja: Persoalan Hukum dan Politik
  942. Pembentukan Pengadilan Khusus Medis
  943. Pembentukan Peraturan Daerah Metode Perancangan dan Teknik Penyusunan Edisi Revisi
  944. Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif
  945. Pemberantasan Korupsi di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19
  946. Pemberantasan Korupsi Melalui Pengampunan dan Pemulihan Kerugian Keuangan Negara
  947. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi dan Optimalisasi
  948. Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections di dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia
  949. Pemenuhan Hak-Hak Anak Pekerja Migran Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
  950. PEMERINTAHAN ACEH DAN KEISTIMEWAANNYA dalam Pembentukan dan Penerapan Hukum Lokal
  951. Pemerintahan Daerah di Indonesia (ed.Revisi)
  952. Pemikiran Hukum Ekonomi Syariah
  953. Pemikiran Politik Hukum: Akomodasi Syariat Islam Terhadap Hukum Nasional
  954. PEMIKIRAN TT NEGARA & HUKUM
  955. Pemilihan Kepala Negara Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia
  956. Pemilu dan Etika Penyelenggara Pemilu Bermartabat
  957. Pemilu dan Pilkada Demokratis: Prinsip-Prinsip, Sistem, dan Penegakan Hukum Kepemiluan Demokratis
  958. PEMILU DAN SISTEM PRESIDENSIIL INDONESIA
  959. Pemilu di Indonesia: Kelembagaan,pelaksanaan dan pengawasan
  960. Pemodelan Implementasi Hukum: Peranan Manajemen Strategis dalam Implementasi Hukum
  961. Pemuatan Norma Hukum yang Telah Dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi
  962. Pemuda dalam Harmoni Spirit Sumpah Pemuda dan Politik Hukum Kepemudaan
  963. Penafsiran Hukum : Teori & Metode
  964. Penahanan Prapersidangan di Indonesia : Pre-Trial Detention In Indonesia
  965. Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Subjek Hukum Korporasi
  966. Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum
  967. Penataan Ruang Berbasis Kearifan Lokal; Implikasi Penataan Ruang Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
  968. Pencegahan Cyber Bullying di Indonesia
  969. Pendidikan Antikorupsi: Kajian Antikorupsi, Teori dan Praktik
  970. Pendidikan Kewarganegaraan - Sri Handayani RW
  971. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Bukan Ilmu Hukum
  972. Penegakan etika Di Indonesia
  973. Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Era Otonomi Daerah
  974. Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat
  975. Penegakan Hukum dengan Pendekatan DIVERSI (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)
  976. Penegakan Hukum di Bidang Tenaga Nuklir Sebuah Pembelajaran dari Kompleks Batan Indah
  977. Penegakan Hukum di Indonesia
  978. Penegakan Hukum Lingkungan Ed.Revisi
  979. Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia; Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Menurut UU No. 23 Tahun 2009
  980. PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI
  981. Penelitian Hukum 
  982. PENELITIAN HUKUM (EKA NAM)
  983. PENELITIAN HUKUM NON-DOKTRINAL TREND PENGGUNAAN METODE & TEKNIK PENELITIAN SOSIAL DI BIDANG HUKUM
  984. PENELITIAN HUKUM, Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat
  985. Penelitian Hukum: Legal Research
  986. Penelusuran Aliran Uang
  987. Penemuan Hukum oleh Hakim
  988. Penerapan Dan Implementasi “Tujuan Pemidanaan” Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP)
  989. PENERAPAN KONSEP “PLEA BARGAINING” Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dan Manfaatnya Bagi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia
  990. Penerapan Konsep Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia; Optimalisasi Teori Dualistis di Dalam Sistem Pemidanaan
  991. Penetapan Asas-Asas Hukum Umum dalam Penggunaan Tanah untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat (Suatu Kajian Filsafati dan Teoretik tentang Pengaturan dan Penggunaan Tanah di Indonesia)
  992. PENG.HKM.PIDANA INTERNASIONAL##
  993. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum: Sebuah Analisis dalam Presfektip Hukum & Dampak Terhadap Prilaku Ekonomi Masyarakat
  994. Pengadilan HAM (AD HOC): Telaah Kelembagaan & Kebijakan Hukum "Sularto"
  995. Pengantar Analisis Kebijakan Luar negeri
  996. PENGANTAR FILSAFAT HUKUM
  997. Pengantar Hukum Administrasi
  998. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia
  999. Pengantar Hukum Bisnis
  1000. Pengantar hukum bisnis
  1001. PENGANTAR HUKUM DAGANG- Andika Wijaya
  1002. Pengantar Hukum Indonesia
  1003. Pengantar Hukum Indonesia
  1004. Pengantar Hukum Indonesia
  1005. Pengantar Hukum Indonesia
  1006. Pengantar hukum Indonesia : Sejarah dan Pokok-pokok Hukum Indonesia
  1007. Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi 
  1008. Pengantar Hukum Internasional
  1009. Pengantar Hukum Internasional
  1010. Pengantar Hukum Internasional I [New Cover]
  1011. Pengantar Hukum Islam
  1012. Pengantar Hukum Kawasan Perbatasan Dan Pulau-Pulau Terluar Indonesia
  1013. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan
  1014. Pengantar Hukum Konstitusi
  1015. Pengantar Hukum Laut Internasional
  1016. Pengantar Hukum Pajak
  1017. PENGANTAR HUKUM PERDATA
  1018. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)
  1019. Pengantar Hukum Pidana
  1020. Pengantar Hukum Pidana Islam
  1021. Pengantar Hukum Sumber Daya Agraria
  1022. Pengantar Hukum Udara
  1023. Pengantar Hukum Waris Indonesia
  1024. Pengantar Ilmu Hukum
  1025. Pengantar Ilmu Hukum
  1026. Pengantar Ilmu Hukum
  1027. PENGANTAR ILMU HUKUM
  1028. Pengantar Ilmu Hukum (Ansari)
  1029. Pengantar Ilmu Hukum (Muhammad Fauzi Ramadhan, Muslim Haq. M. & Didi Muslim Sekutu)
  1030. Pengantar Ilmu Hukum- Agus
  1031. Pengantar Ilmu Hukum- Endrik
  1032. PENGANTAR ILMU HUKUM- Lukman
  1033. Pengantar Negara Hukum dan HAM
  1034. Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)
  1035. Pengantar Pemahaman Teori Ilmu Hukum
  1036. Pengantar Pemerintahan Daerah :Kajian Teori,Hukum dan Aplikasinya
  1037. Pengantar Perbandingan Sistem Hukum
  1038. Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Civil Law, Common Law dan Hukum Adat
  1039. Pengantar Sosiologi Hukum
  1040. Pengantar Studi Hukum Konstitusi
  1041. Pengantar Teori Hukum
  1042. Pengantar Teori Hukum Kritis, an introduction to critical legal theory
  1043. Pengaturan Hukum Daerah Kepulauan
  1044. Pengaturan Kewenangan KPK dan Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
  1045. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, Perspektif Teori Keadilan Bermartabat
  1046. Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan
  1047. Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik Di Komisi Yudisial
  1048. Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi (Pendekatan Hukum Progresif)
  1049. Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dari Perspektif Tugas dan Kewenangan OJK
  1050. Pengenalan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan
  1051. PENGETAHUAN & HUKUM DAGANG
  1052. Penggunaan Hak Atas Tanah Untuk Industri
  1053. PENGUASAAN SUMBER DAYA ALAM
  1054. Penguatan Komisi Yudisial
  1055. Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan
  1056. Pengujian Peraturan Perundang-Undangan
  1057. Penilaian Properti Rumah Kediaman (Residential Property Appraisal) Kajian Skema Materi Uji Keseragaman Klasifikasi Penilai General Real Property, dan Dilema Profesi dalam Perspektif Hukum
  1058. Penjara Tanpa Anak: Akses Keadilan Restoratif dan Masa Depan Anak Berhadapan Hukum
  1059. Penologi dan Pemasyarakatan Edisi Revisi 2020
  1060. Penormaan Asas Asas Hukum Pancasila Dalam Kegiatan Usaha Koperasi Dan Perseroan Terbatas
  1061. PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
  1062. Penyelesaian Kasus Pertanahan
  1063. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah
  1064. Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif
  1065. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
  1066. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
  1067. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam
  1068. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Via Arbitrase; Dilengkapi Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
  1069. Penyelesaian Sengketa Keputusan Fiktif Positif Pasca Undang-Undang Cipta Kerja
  1070. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Perdata
  1071. Penyelesaian Sengketa Pajak
  1072. Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek
  1073. Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing Melalui Arbitrase
  1074. Penyelesaian Sengketa Tanah WakafYang Diminta Kembali Oleh Ahli Warisnya
  1075. Penyuluhan Hukum Indonesia Kontemporer
  1076. Penyusunan Kontrak
  1077. Penyusunan Kontrak di Bawah Tangan
  1078. Peradilan Agama dan Dinamika Kontemporer
  1079. Peradilan agama di indonesia
  1080. PERADILAN BEBAS NEG. HUKUM
  1081. Peradilan di Indonesia
  1082. Peradilan Etik & Etika Konstitusi: Perspektif  Baru tentang “Rule of Low and Rule of Ethics” & “ Constitusional Law and Constitusional Ethics” (Edisi Revisi)
  1083. Peradilan Islam
  1084. Peradilan Tata Usaha Negara Edisi 2
  1085. Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya
  1086. Peran Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana di Kawasan Asia Fasifik
  1087. Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)
  1088. Perang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasional
  1089. Peraturan Daerah Berkeadilan Substantif
  1090. Peraturan Daerah Responsif
  1091. Peraturan Daerah Responsif Fondasi Teoretik dan Pedoman Pembentukannya
  1092. Peraturan Jabatan Notaris
  1093. Peraturan Lengkap Agraria
  1094. Peraturan Lengkap Desa
  1095. Peraturan lengkap Fidusia ( UU RI No.42 Tahun 1999)
  1096. Peraturan Lengkap Pengadaan Barang/Jasa (Perpres No. 4. Tahun 2015)
  1097. Peraturan Lengkap Peradilan Agama
  1098. Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja di Bidang Ketenagakerjaan
  1099. Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja di Bidang Koperasi , UMKM,dan Bumi Desa
  1100. Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja di kehutanan dan pertanian
  1101. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
  1102. Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: Konsep dan Teknik Pembentukannya Berbasis Good Legislation
  1103. Perbandingan Hukum Dalam Konteks Global; sistem eropa,asia dan afrika
  1104. Perbandingan Hukum Perdata
  1105. Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara (Edisi Ketiga)
  1106. Perbandingan Hukum Tata Negara
  1107. Perbandingan Hukum: Perdebatan Teori Dan Metode
  1108. Perbandingan Sistem Hukum, Civil Law, Comon Law dan Sosialist Law
  1109. Perbuatan Dianggap Korupsi Beserta Penjelasannya
  1110. Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Oleh Pemerintah/Onrechtmatige Overheidsdaad (Ood) Dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan
  1111. Perbuatan Melawan Hukum Komisaris Terhadap Pemberhentian Sementara Direksi Perseroan Terbatas
  1112. Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian; Ragam dan Studi Kasus
  1113. Perceraian dalam sistem hukum di Indonesia
  1114. Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana Edisi 2
  1115. Pergeseran Paradigma dalam Kajian-kajian Sosial Hukum
  1116. Pergeseran Pola Perlindungan Hukum dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
  1117. "Pergolakan Politik Hukum Islam di Indonesia
  1118. Edisi kedua"
  1119. Pergulatan Hukum Islam dan Politik Dalam Sorotan 
  1120. Perihal Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
  1121. Perihal Tanah Dan Hukum Jual Belinya Serta Tanggung Jawab Ppat Terhadap Akta yang Mengandung Cacat Perspektif Negara Hukum
  1122. PERILAKU POLISI, Studi Atas Budaya Organisasi dan pola Komunikasi
  1123. Perizinan Pertambangan Batu Bara Terintegrasi dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah Berkelanjutan
  1124. Perjanjian Perburuhan : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Outsourching (ed.Kedua)
  1125. Perkawinan dan Perceraian PNS
  1126. Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi
  1127. Perkembangan Hukum Keperdataan di Indonesia
  1128. Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia Buku Kedua
  1129. Perkembangan Hukum Laut Internasional
  1130. Perkembangan Ilmu Negara dalam Peradaban Globalisasi Dunia
  1131. Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Wacana Kebiri dan Bahaya LGBT bagi Regenerasi Bangsa)
  1132. Perlindungan Anak terhadap Tindak Perkosaan
  1133. Perlindungan Hak Anak terhadap Pemberian Air Susu Ibu (ASI)
  1134. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Prinsip Syariah dan Implementasinya pada Negara Kesejahteraan
  1135. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Global Edisi 2; Sebuah Kajian Kontemporer
  1136. Perlindungan Hukum Anak Jalanan (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia)
  1137. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN JANJI KAWIN
  1138. Perlindungan Hukum dan Jaminan Kehalalan Produk bagi Konsumen Muslim di Indonesia
  1139. Perlindungan Hukum Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika
  1140. Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan; Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia dan Malaysia
  1141. Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Konstitusional
  1142. Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan
  1143. Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Tidak Diketahui Asal-Usulnya
  1144. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Angkat
  1145. Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator
  1146. Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga
  1147. Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru dan Dosen di Indonesia
  1148. Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah
  1149. Perlindungan Hukum Werda Notaris Perspektif Teori Pembaharuan Hukum
  1150. Perlindungan Negara atas Warisan Budaya Bangsa
  1151. Permendiknas 2006 tentang SI dan SKL
  1152. PERMUSYAWARATAN DAN DPRD
  1153. Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan
  1154. PERS. ASPEK-ASPEK HUKUM
  1155. Perselisihan Prayudisial: Penundaan Pemeriksaan Perkara Pidana Terkait Perkara Perdata
  1156. Persepsi dan Sikap Warga Negara terhadap Pancasila
  1157. Perseroan Terbatas: Teori & Praktik
  1158. Perspektif Global
  1159. Perspektif Hukum Pesawat Udara Tanpa Awak Menurut Hukum Nasional dan Internasional, Serta Perbandingannya di Negara Lain
  1160. Perspektif Pengantar Hukum di Indonesia
  1161. Pertanggunggjawaban Pidana Korporasi terhadap Pemakaian Tenaga Listrik Secara Tidak Sah
  1162. Pertanggungjawaban hukum dalam sistem penegakan hukum lingkungan di indonesia
  1163. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dari Masa Ke Masa
  1164. Perubahan Alih Fungsi Lahan
  1165. Perubahan Fungsi Tanah Wakaf Menurut Imam Mazhab dan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004
  1166. Perubahan UUD 1945 dengan Teknik  Amandemen
  1167. Perumusan Strategi Perusahaan Interaksi Hukum dengan Manajemen Strategis dalam Industri Pertahanan Indonesia
  1168. PERUNDANG-UNDANGAN SOSIAL
  1169. Piagam Madinah & UUD NRI 1945 tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk
  1170. Pidana dan Pemidanaan
  1171. Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)
  1172. Pidana dan Pemidanaan dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang
  1173. PIDANA DENDA
  1174. PIDANA KEHUTANAN
  1175. PIDANA KEHUTANAN INDONESIA; Pergeseran Delik Kehutanan Sebagai Premium Remedium
  1176. Pidana Pemberitaan Media Sosial
  1177. Plea Barganing dan Deferred Prosecution Agreement dalam Tidak Pidana Korupsi
  1178. POKOK-POKOK HUKUM KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH
  1179. Pokok-Pokok Hukum Pajak
  1180. POKOK-POKOK HUKUM PIDANA
  1181. Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Edisi Kedua
  1182. Pola Hubungan Hukum Pemberi Kerja dan Pekerja : Hubungan Kerja Kemitraan dan keagenan
  1183. Politik Hukum
  1184. Politik Hukum dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional 
  1185. Politik Hukum dan Positivasi Syariat Islam di Indonesia Edisi 3
  1186. POLITIK HUKUM HAK ASASI MANUSIA#
  1187. Politik Hukum Internasional, the politics of internasional law
  1188. POLITIK HUKUM KONSTITUSI DAN MAHKAMAH KONSTITUSI
  1189. Politik Hukum Konstitusi; Pertanggungjawaban Konstitusional Presiden
  1190. Politik Hukum Model Otonomi Daerah Dan Kesejahteraan
  1191. Politik Hukum Navigasi Penerbangan
  1192. Politik Hukum Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia
  1193. Politik Hukum Pembentukan Undang-undang
  1194. Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia
  1195. Politik Hukum Pengaturan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah
  1196. Politik Hukum pengelolaan  Lingkungan Hidup 
  1197. Politik Hukum Perlindungan Anak
  1198. Politik Hukum Pidana
  1199. Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Di Indonesia
  1200. Politik Hukum Pidana Perspektif Hukum Pidana dalam RKUHP
  1201. Politik Hukum Pilkada Langsung
  1202. Politik Hukum Sebuah Kajian Pendekatan Sosial
  1203. Politik Hukum- Winardi
  1204. Politik Hukum Yayasan Pergeseran Asas Non Profit Ke Arah Profit Jilid I
  1205. Politik Hukum Yayasan Pergeseran Asas Non Profit Ke Arah Profit Jilid II
  1206. Politik Luar Negeri Indonesia Era Reformasi: Upaya Penyelesaian Konflik Israel-Palestina
  1207. Politik Negara Atas Plularitas Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
  1208. Politik Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana
  1209. Politik Perkawinan; Dualitas Praktik Sosial Masyarakat Minangkabau
  1210. POSISI POLRI DI BAWAH PRESIDEN
  1211. Potret Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Indonesia
  1212. Power Negara
  1213. PRAKTEK HUKUM PER-UU IND.
  1214. Praktek Peradilan Perdata
  1215. Praktik dan Dinamika Hukum Perundang-Undangan
  1216. Praktik dan Wacana Seputar Persidangan Elektronik (E-Litigation) di Peradilan Tata Usaha Negara
  1217. Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan (Edisi Kedua)
  1218. Praktik Hukum Umar Ibn Al-Khattab dan Peluang Implementasinya di Negara Hukum Indonesia
  1219. Praktik Peradilan Perdata : Teknis dan kiat menangani Perkara di pengadilan
  1220. Praktik Peradilan Perdata: Kepailitan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ed.Kedua)
  1221. Praktik Peradilan Perdata: Teknis Menangani Perkara di Pengadilan
  1222. Praktik Peradilan Pidana (Ed Revisi) 
  1223. Praktik Peradilan Pidana (KEMAHIRAN BERACARA PIDANA)
  1224. Praktik Regent Threshold di Daerah
  1225. PRAPERADILAN, Sarana Perlindungan Tersangka dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia
  1226. Pre Trial Justice dan Discretionary Justice: Dalam KUHAP Berbagai Negara
  1227. Presidential Threshold
  1228. Prinsip Hukum Pengelolaan Hutan Bakau di Indonesia
  1229. Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana terhadap Penyalah Guna Narkotika
  1230. Prosedur dan Alur Beracara di Pengadilan Agama
  1231. Proses dan Teknik Penyusunan UU Edisi 2
  1232. Proses Penanganan Perkara Pidana Buku Pertama: Penyidikan dan Penyelidikan (Edisi kedua)
  1233. Purchase Order dalam Perspektif Hukum Kontrak
  1234. PUTUSAN MONUMENTAL (HARD COVER)
  1235. PUTUSAN MONUMENTAL (SOFT COVER)
  1236. Radikalisme, Terorisme dan Deradikalisasi
  1237. Ratapan Anak Indonesia Tragedi Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Menghapus Air Mata Anak-Anak Kita
  1238. Refleksi Hukum Pidana Formil
  1239. Refleksi Pemikiran Hukum dan Politik Reformasi
  1240. Reforma Agraria di Indonesia
  1241. Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional
  1242. Reformasi Peradilan di Indonesia, Tinjauan Teori, Praktek dan Perkembangan Pemikiran
  1243. Register Bahasa Hukum
  1244. Regulasi Pangan Berklaim; Tinjauan dari Aspek Perlindungan Konsumen dan Inovasi Produk
  1245. Reintegrasi: Praktek Pekerjaan Sosial dengan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Berkonflik Dengan Hukum
  1246. Reinterpretasi Poligami Menyingkap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami dalam al-Qur’an
  1247. Rekonseptualisasi Pengaturan Kompensasi Persaingan Usaha Berbasis Penegakan Hukum Hibrida
  1248. Rekonstruksi Hukum Kebencanaan Berbasis Kearifan Lokal  di Indonesia
  1249. Rekonstruksi Ketetapan MPR dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia
  1250. Rekonstruksi Kontrak Kerja Outsourcing di Perusahaan
  1251. Rekonstruksi Pidana Restitusi dan Pidana Kurungan Pengganti dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang
  1252. Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Menunjang Pembangunan Nasional; Studi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN. Kelas IA Tanjung Karang
  1253. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004–2009
  1254. Resepsi dan Harmonisasi Kaidah Syariah Islam dalam Perlindungan HKI pada Sistem Hukum Indonesia
  1255. Resi Gudang sebagai Jaminan Kredit dan Alat Perdagangan
  1256. Restorative Justice Hukum Pidana Islam Sebagai Kearifan Lokal di Aceh
  1257. Restrukturisasi Kredit Macet Perbankan
  1258. Rivalitas Dua Raksasa Asia: Modernisasi Militer Cina dan Respons India
  1259. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (Edisi Kedua)
  1260. SAKU HUKUM
  1261. Sari Filsafat Hukum
  1262. Sejarah dan Tradisi Hukum
  1263. Sejarah Elemen dan Tipe Negara Hukum 
  1264. Sejarah Hukum Agraria
  1265. Sekilas Tentang Hukum Jaminan (Hak Jaminan, Hak Tanggungan dan Eksekusi Hak Tanggungan)
  1266. SEKITAR PENG. ILMU HUKUM#
  1267. Selayang Pandang tentang Hukum Internasional
  1268. Seluk Beluk Hukum Kontrak (Teori & Praktik)
  1269. Senarai Penelitian Pendidikan, Hukum, dan Ekonomi di Sulawesi Tenggara
  1270. Sengketa Antarorgan Perseroan : Perspektif teori,Parktik dan Penyelesaian sengketa di pengadilan
  1271. Sengketa Proses Pemilu ,sejarah perkembangan dan praktek
  1272. Sengketa transaksi E-commerce Internasional; Pengertian, sebab kemunculan dan metode penyelesaian yang efektif
  1273. Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
  1274. SEPUTAR PERKEMBANGAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK & TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA
  1275. Serba-Serbi Memahami Hukum Perjanjian di Indonesia
  1276. Seri Hukum Perbankan: Rahasia Bank , As A Tool Of Economic Engineering
  1277. Seri Kemahiran Hukum: Terampil Menangani Perkara Perdata
  1278. SERI KULIAH RINGKAS: DASAR-DASAR ILMU HUKUM
  1279. SERI PERATURAN PERPAJAKAN: UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)
  1280. SERI PERATURAN PERPAJAKAN: UU Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PBB-P2 & BPHTB)
  1281. SERI PERATURAN PERPAJAKAN: UU Pajak Penghasilan (PPH)
  1282. SERI PERATURAN PERPAJAKAN: UU Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn &PPnBM)
  1283. SERI PERATURAN PERPAJAKAN: UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
  1284. Sertifikasi Tanah Wakaf Bangunan Masjid Sebagai Upaya Menjaga Aset Umat
  1285. Sertifikat Hak Atas Tanah
  1286. Servant Leadership Polri dan Budaya yang Memengaruhinya
  1287. Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial
  1288. Sistem Hukum dan Negara Hukum; Telaah Kritis Penegakan Hukum di Indonesia
  1289. SISTEM HUKUM PANCASILA, Sistem, Sistem Hukum dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
  1290. Sistem Merit dalam perspektif perbandingan hukum kepegawaian Aparatur Sipil Negara
  1291. Sistem Pelaporan Kasus Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Berbasis Aplikasi Edisi 2021
  1292. Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia
  1293. Sistem Pemerintahan Indonesia
  1294. Sistem Pemerintahan Indonesia
  1295. Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Primatik
  1296. Sistem Peradilan Pidana
  1297. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia
  1298. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia
  1299. SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA - MAMAN BUDIMAN
  1300. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Dlm Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca PERMA RI no 13 Tahun 2016
  1301. Sistem Politik Indocina 1945-1990
  1302. Sistem Presidensial Indonesia
  1303. Sistematika Filsafat Hukum
  1304. Sociopolitical Dimensions In Southeast Asia
  1305. Sosiologi Hukum
  1306. Sosiologi hukum
  1307. Sosiologi Hukum
  1308. Sosiologi Hukum - Muhammad Mona Adha; Aqshal Arlian Raya; Dayu Rika Perdana
  1309. Sosiologi Hukum Islam: Kajian Empirik Komunitas Sempalan
  1310. Sosiologi Hukum Petasan Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Kebudayaan
  1311. Sosiologi Hukum; The Sociologgy of Law
  1312. Strategi dan Teknik Korupsi
  1313. Strategi Mengatasi Problematika Batas Perairan Negara Kepulauan Republik Indonesia
  1314. Strategi Pengembangan Pariwisata
  1315. Studi Kasus Hukum Pidana
  1316. Studi Kawasan Timur Tengah: Antara Perdamaian dan Konflik
  1317. Studi Konstitusi UUD 1945 Dan Sistem Pemerintahan
  1318. Studi Parlemen 
  1319. SUPLEMEN PENGETAHUAN & HUKUM DAGANG
  1320. Supremasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pidana Perdagangan Manusia
  1321. Tanggung Jawab Advokat dalam Menjalankan Jasa Hukum kepada Klien
  1322. TANGGUNG JAWAB HUKUM PADA PERUSAHAAN GRUP DI INDONESIA#
  1323. Tanggung Jawab Pengelolaan BUMD 
  1324. Tanggung Jawab Pidana Dokter dalam Kesalahan Medis
  1325. TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PADA PERUSAHAAN PERKEBUNAN SAWIT UNTUK  MENINGKATKAN TARAP HIDUP MASYARAKAT  DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
  1326. Tata Kelola BUMD
  1327. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Pendekatan Perbandingan Hukum
  1328. Teknik Membuat Jawaban: Perkara Perdata Lelang Eksekusi Hak Tanggungan
  1329. Teknik pembuatan akta badan usaha di era digital
  1330. Teknik Pembuatan Akta dan Akad-Akad Syariah Buku Wajib Magister Kenotariatan dan Referensi Bagi Para Notaris
  1331. Teknik Penyusunan Peraturan Daerah: tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  1332. Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis)
  1333. Teknik Penyusunan Undang-Undang dan Peraturan Daerah serta Naskah Akademik
  1334. Teknik Perancangan Perundang-Undangan
  1335. TEORI & HUKUM PEMBUKTIAN#
  1336. Teori dan Hukum Konstitusi
  1337. Teori dan Hukum Konstitusi ( Ed Revisi )
  1338. Teori dan Metode Hukum Islam Kontemporer pada Lembaga Perbankan dan Keuangan Syariah
  1339. TEORI DAN PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
  1340. Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana, Dilengkapi Dengan Studi Kasus
  1341. Teori Dasar Fiqh Muamalah (Hukum-Hukum Kontrak dalam Islam) sebagai Dasar untuk Memahami Perkembangan Fiqh Muamalah Kontemporer
  1342. Teori Hukum
  1343. Teori Hukum dan Konstitusi untuk Calon Guru PPKn
  1344. Teori Hukum Kritis : Posisi Hukum Dalam Masyarakat Modern 
  1345. Teori Hukum Murni
  1346. Teori Hukum Ruang Angkasa
  1347. Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum 
  1348. Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi ( Ed Revisi )
  1349. Teori Negara Hukum 
  1350. Teori Negara Hukum dan Kedaulatan Rakyat
  1351. Teori Umum Tentang Hukum & Negara 
  1352. Teori-Teori Hukum- I Dewa Gede
  1353. Teori-teori Hukum Kontemporer (Ed Revsi) 
  1354. Terminologi Hukum Internasional
  1355. TERTIB HUKUM DLM MASYARAKAT
  1356. The Power of Ethics Materi HAM untuk Siswa Digital
  1357. The Spirit of Laws ; Dasar-dasar Ilmu Hukum & Politik.
  1358. Tindak Pidana Dalam Keperawatan Mandiri : Perlindungan Hukum Bagi Perawat Dan Pasien : Suatu Pengantar Bagi Mahasiswa Dan Praktisi
  1359. Tindak Pidana Internasional
  1360. Tindak Pidana Kekerasan Seksual
  1361. Tindak Pidana Khusus
  1362. Tindak Pidana Khusus; Kajian Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Perempuan Dan Perkembangannya
  1363. Tindak Pidana Korporasi dalam Transaksi Elektronik
  1364. Tindak Pidana Korupsi (Edisi Kedua)
  1365. Tindak Pidana Korupsi BUMN Gagasan Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi BUMN
  1366. Tindak Pidana Pelayanan Pertanahan dan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum
  1367. Tindak Pidana Pemilu, dalam perspektif teori keadilan bermartabat
  1368. Tindak Pidana Pencucian Uang
  1369. Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset
  1370. Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia: Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana
  1371. Tindak Pidana Perdagangan Orang
  1372. Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya
  1373. Tindak Pidana Perzinaan: dalam Perspektif Hukum Pidana Adat Suku Tolaki
  1374. Tindak Pidana Pornografi
  1375. TINDAK PIDANA THD.HUTAN
  1376. Tinjauan Cryptocurrency Dalam Berbagai Perspektif Hukum 
  1377. Tinjauan Multiperspektif Kawasan Indo-Pasifik; Peluang dan Tantangan 
  1378. Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak
  1379. Transplantasi Hukum; Hukum Barat Dalam Reformasi Hukum Islam
  1380. Uji  Kompetensi Pejabat PPAT : Soal Jawab Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah
  1381. Uji Kompetensi Profesi Notaris : Soal jawab Ujian Pengangkatan Notaris & Uji kode Etik Notaris
  1382. Uji Laik Fungsi Jalan Berkeselamatan dan Berkepastian Hukum
  1383. Uji Tuntas Hukum (Legal Due Diligen)
  1384. UMKM Aspek Hukum dan Manajemen Pemasaran Produk
  1385. UNDANG-2 PERPAJAKAN IND.##
  1386. Undang-Undang Paten & Merek dan Indikasi Geografis
  1387. UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN ED.1#
  1388. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
  1389. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan
  1390. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten
  1391. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak
  1392. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  1393. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
  1394. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
  1395. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
  1396. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
  1397. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan
  1398. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan
  1399. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan
  1400. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
  1401. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
  1402. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
  1403. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan
  1404. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat
  1405. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
  1406. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
  1407. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
  1408. Uni Eropa; Institusi, Politik dan Kebijakan
  1409. Upaya Hukum Keberatan dan Tergugat dalam Gugatan Sederhana
  1410. Ushul Fiqh : Jalan Tengah Memahami hukum islam
  1411. Ushul Fiqh Progresif; Maqashid Al-Syariah Sebagai Fundamen Formulasi Hukum Islam
  1412. Ushul Fiqh: Dalil-dalil, Sumber-sumber, dan Komponen-Komponen Hukum Islam
  1413. UU Administrasi Kependudukan
  1414. UU Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan (UU RI No. 30 Tahun 2014 & UU RI No. 24 Tahun 2013) 
  1415. UU Akuntan Publik 2011
  1416. UU Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana
  1417. UU dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia
  1418. UU Guru dan Dosen (Tambahan 2008)
  1419. UU Hak Cipta (UU RI No. 28 Tahun 2014)
  1420. UU Ham 1999
  1421. UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan ( UU RI No.7 Thn 2021)
  1422. UU Ibu Kota Negara ( UU RI No.33 Tahun 2022)
  1423. UU Jaminan Produk Halal (UU RI No. 33 Tahun 2014)
  1424. UU Kebidanan (UU RI No.4 Tahun 2019)
  1425. UU Kejaksaan (UU No. 16 Tahun 2004)
  1426. UU Kementerian Negara
  1427. UU Keperawatan (UU RI No. 38 Tahun 2014) 
  1428. UU Kesehatan  (UU RI No. 17 Tahun 2023)
  1429. UU Kesehatan Jiwa (UU RI No. 18 Tahun 2014)
  1430. UU Ketenagakerjaan 2003
  1431. UU Ketenagalistrikan 2009
  1432. UU Kewarganegaraan Republik Indonesia
  1433. UU Lembaga Keuangan Mikro (UU No. 1 Thn. 2013)
  1434. UU Lembaga Penjamin Simpanan
  1435. UU Narkotika 2009
  1436. UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi: Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila 
  1437. UU Pangan 2012 (UU RI No. 18 Tahun 2012)
  1438. UU Pelayanan Publik (UU RI No. 25 Th. 2009)
  1439. UU Pemajuan Kebudayaan (UU RI No. 5 Th. 2017)
  1440. UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 2011
  1441. UU Pemilu (UU RI No. 7 Tahun 2017)
  1442. UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU RI No. 9 Th. 2013)
  1443. UU Pendidikan Tinggi 2012 (UU No. 12 Tahun 2012)
  1444. UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
  1445. UU Penyelenggaraan Ibadah Haji
  1446. UU Perasuransian (UU RI No. 40 Tahun 2014)
  1447. UU Perikanan
  1448. UU Perindustrian (UU RI No. 3 Tahun 2014) & UU Perdagangan (UU RI No. 7 Tahun 2014)
  1449. UU Perkebunan (UU RI No. 39 Tahun 2014)
  1450. UU perlindungan Konsumen (UU RI No.8 Tahun 1999)
  1451. UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 2009
  1452. UU Pornografi
  1453. UU Pos 2009
  1454. UU Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang 2005–2025
  1455. UU Sistem Jaminan Sosial Nasional
  1456. UU Sistem Peradilan Pidana Anak 2012 (UU RI No. 11 Tahun 2012)
  1457. UU Sistem Perbukuan (UU RI No. 3 Th. 2017)
  1458. UU Surat Berharga Syariah Negara
  1459. UU Tenaga Kesehatan (UU RI No. 36 Tahun 2014) 
  1460. UU Tentara Nasional Indonesia
  1461. UU Terorisme dan perubahannya (UU RI No.5 Th.2018
  1462. UUD Negara RI Tahun 1945 beserta Amandemen 
  1463. Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana
  1464. Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana
  1465. Viktimologi Edisi 2; Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan
  1466. Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi
  1467. Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak
  1468. Wakaf dan Pemberdayaan Umat
  1469. Wakaf Hak Kekayaan Intelektual
  1470. Wakaf Tunai dalam Teori dan Praktik
  1471. Wakaf Uang : Pengelolaan dalam hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia
  1472. Warisan Menurut Hukum Islam Dan Adat Jawa: Studi Kasus Di Kecamatan Medan Sunggal
  1473. Yayasan dalam Teori dan Praktik
  1474. Yurisdiksi Asas Oportunitas dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia
  1475. Yurisprudensi Hukum Acara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
  1476. Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 1 tentang Kompetensi/Kewenangan Pengadilan
  1477. Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 2 tentang Pihak-Pihak dalam Perkara
  1478. YURISPRUDENSI, Dari Zaman Yunani Kuno hingga Post-Modernisme
  1479. Zakat dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh
  1480. ZONA INTEGRITAS
  1481. Zona-Zona Maritim Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 dan Perkembangan Hukum Laut Indonesia Edisi 2

Apabila Bapak/Ibu membutuhkan Katalog Lengkap Buku Jurusan/Prodi Hukum untuk Perguruan Tinggi dalam bentuk Excel, atau berbagai Katalog Buku Jurusan/Prodi lainnya, silakan menghubungi atau Klik nomor WA Berikut:

0878-2695-2623

Terimakasih, semoga bermanfaat. Salam Literasi!

TAG:

#bukuhukum #katalogbukuhukum #bukuperguruantinggi

0 Response to "KATALOG BUKU KAMPUS JURUSAN HUKUM"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel